Dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan diaspora Indonesia di San Fransisco, termasuk yang bekerja di Silicon Valley. Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta talenta Indonesia di sana untuk pulang kampung.
Tujuannya, supaya para talenta di bidang teknologi ini bisa membantu pengembangan ekonomi digital di Tanah Air.
"Pulang aja. Kalau mau jadi entrepreneur, pulang saja, nanti perkara di sana (Indonesia) pontang-panting itu nanti," kata Jokowi seperti yang dilansir Antaranews.com, Kamis (18/2/2016).
Permintaan Jokowi itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Maya, salah satu diaspora yang hadir dalam sesi tanya jawab bersama Jokowi di Auditorium Palace of Fine Arts, San Fransisco, Rabu (17/2/2016) malam, waktu setempat.
Malam itu Maya bertanya, kemudahan apa yang akan pemerintah berikan untuk perusahaan startup (rintisan) lokal di Indonesia.
"Yang jelas, dengan semua pengalaman yang Maya punyai dari sini akan menjadi nilai tambah yang besar bagi negara kita," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, saat ini pemerintah sedang berbenah. Berbagai hal yang kurang tetap dikejar untuk tumbuh, jaringan komunikasi digelar hingga ke pelosok dan diharapkan bisa memperbesar kesempatan bisnis.
"Nilai bisnis yang besar ini jangan sampai hanya dimanfaatkan negara-negara lain saja. Ini kesempatan buat anak muda, saat ini peluangnya," sambung Jokowi. Jokowi juga menyebut program untuk meningkatkan jumlah wirausahawan bidang teknologi, yang disebut teknopreneur, yang akan melahirkan 1.000 startup dalam waktu lima tahun.
Dalam hal pandanaan, Jokowi meyakinkan bahwa target suku bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditekan sampai 7 persen agar bisa membiayai startup di negeri ini. Tahun ini angkanya 9 persen, jauh lebih rendah dari sebelumnya 22 persen.
Pada kesempatan itu, Jokowi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara untuk menjelaskan insentif yang ditawarkan pemerintah di bidang e-dagang.
Rudiantara memaparkan, potensi e-dagang Indonesia bisa mencapai USD130 miliar pada 2020 sehingga seluruh kebijakan terkait ekonomi digital harus segera dieksekusi. "Roadmap mencakup isu logistik, pendanaan, broadband mencapai pelosok, hingga SDM dalam konteks digital ekonomi," katanya, seperti yang dikutip CNN Indonesia.
Rudiantara menegaskan roadmap tersebut sudah selesai disusun dan akan dilengkapi aturan pendukung dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
0 komentar:
Posting Komentar